Hukum Penyelesaian Sengketa & Arbitrase Internasional

Pendahuluan

Sengketa di bidang perdagangan internasional merupakan keniscayaan karena perbedaan kebijakan, kepentingan, dan interpretasi aturan perdagangan antar negara. Globalisasi ekonomi telah meningkatkan kompleksitas hubungan perdagangan internasional, memunculkan berbagai peraturan dan perjanjian yang seringkali dapat menimbulkan perselisihan. Faktor-faktor seperti proteksionisme, perbedaan standar teknis, praktik dumping, dan subsidiasi menjadi pemicu potensial sengketa. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) berperan sebagai forum utama untuk menyelesaikan sengketa perdagangan internasional, dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian WTO. Peningkatan jumlah sengketa di arena perdagangan internasional mencerminkan kompleksitas dinamika ekonomi global dan peran penting organisasi internasional dalam menangani ketidaksetaraan serta mendorong keadilan dalam perdagangan global (Referensi: World Trade Organization, “Understanding the WTO: The Agreements – Dispute Settlement,” https://www.wto.org).

Menurut Indira Carr dan Peter Stone dalam bukunya ” karya Indira Carr dan Peter Stone, yang menyajikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum perdagangan internasional termasuk penyelesaian sengketa. Ada beberapa jenis alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang dapat diambil dalam konteks sengketa perdagangan internasional. Salah satu alternatif umum adalah arbitrase, di mana pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui pihak ketiga yang independen, yaitu arbitrator. Arbitrase seringkali dipandang sebagai metode yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan jalur pengadilan konvensional. Mediasi juga merupakan opsi, di mana seorang mediator membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa memutuskan sengketa secara tegas. Selain itu, negosiasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa juga dapat menjadi alternatif, meskipun hal ini memerlukan kerja sama yang kuat dari kedua belah pihak.

Perbedaan Arbitrase dan Mediasi

Arbitrase dan mediasi merupakan dua metode alternatif penyelesaian sengketa yang umum digunakan dalam konteks perdagangan internasional, dan keduanya memiliki perbedaan signifikan.

Arbitrase adalah proses di mana pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketanya kepada pihak ketiga yang disebut arbiter atau panel arbiter. Arbiter akan membuat keputusan yang mengikat, dan keputusan tersebut umumnya tidak dapat diajukan banding. Arbitrase sering diatur oleh badan arbitrase internasional atau lembaga arbitrase terkemuka, seperti International Chamber of Commerce (ICC) atau United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

Di sisi lain, mediasi melibatkan pihak yang bersengketa dan mediator yang berperan sebagai pihak ketiga netral yang membantu pihak-pihak tersebut mencapai kesepakatan. Mediator tidak memberikan keputusan, melainkan membimbing diskusi dan bernegosiasi agar pihak yang bersengketa mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Keputusan dalam mediasi bersifat sukarela dan hanya menjadi mengikat jika pihak-pihak yang bersengketa setuju. (Menkel-Meadow, 2013).

Konvensi Internasional Tekait

Beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional adalah:

NoKonvensiPenjelasan
1Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (New York, 1958)Konvensi New York adalah konvensi yang sangat penting dalam konteks arbitrase internasional. Konvensi ini mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing oleh pengadilan nasional di negara-negara yang menjadi pihak
2Konvensi Arbitrase Internasional tentang Penyelesaian Sengketa Investasi antara Negara dan Warga Negara Negara Lain (Washington, 1965)Dikenal sebagai Konvensi ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes), konvensi ini membentuk lembaga ICSID yang menyediakan fasilitas untuk penyelesaian sengketa investasi internasional melalui arbitrase.
3Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Investasi antara Negara dan Warga Negara Negara Lain (UNCTAD, 1974)Dikenal sebagai Konvensi UNCITRAL tentang Penyelesaian Sengketa Investasi antara Negara dan Warga Negara Negara Lain, konvensi ini memberikan kerangka kerja untuk penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase.
4Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Komersial Internasional (Geneva, 1961Konvensi ini dikenal sebagai Konvensi Jenewa dan mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase komersial internasional oleh pengadilan nasional
5Perjanjian Arbitrase Internasional tentang Penyelesaian Sengketa yang Timbul dari Investasi (Washington, 1965)Lebih dikenal sebagai Perjanjian ICSID, ini merupakan perjanjian yang mendirikan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), fokus pada penyelesaian sengketa investasi melalui arbitrase
Berbagai Sumber

Para Pihak Dalam Arbitrase

Dalam arbitrase internasional, terdapat dua pihak utama yang terlibat, yaitu penggugat (pihak yang mengajukan sengketa) dan tergugat (pihak yang dihadapkan pada sengketa). Kedua pihak ini sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui proses arbitrase, yang melibatkan pihak ketiga yang disebut arbiter atau panel arbiter. Arbiter ini biasanya dipilih atas dasar keahlian mereka dalam bidang hukum atau sektor industri yang terkait dengan sengketa. Dalam beberapa kasus, dapat pula melibatkan pihak ketiga lainnya seperti mediator atau ahli teknis, tergantung pada kompleksitas sengketa. Para pihak menentukan prosedur arbitrase, termasuk pemilihan arbiter, aturan prosedural, dan hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Kesepakatan arbitrase internasional sering kali diatur oleh kontrak atau perjanjian antara para pihak. (Redfern, A., Hunter, M., & Blackaby, N. (2009)

Berbagai entitas atau individu dapat menjadi penggugat atau tergugat dalam arbitrase internasional, termasuk:

  1. Perusahaan atau Bisnis: Banyak sengketa bisnis internasional melibatkan perusahaan atau bisnis sebagai penggugat. Klaim tersebut dapat mencakup pelanggaran kontrak, sengketa kepemilikan hak kekayaan intelektual, atau perselisihan bisnis lainnya.
  2. Entitas Hukum: Organisasi non-profit, yayasan, atau badan hukum lainnya juga dapat menjadi penggugat dalam arbitrase internasional, tergantung pada sifat sengketa dan subjek hukum yang terlibat.
  3. Negara atau Pemerintah: Dalam konteks sengketa investasi, negara atau pemerintah dapat bertindak sebagai penggugat, khususnya ketika terjadi sengketa antara negara dan investor swasta.
  4. Individu: Dalam beberapa kasus, individu juga dapat menjadi penggugat dalam arbitrase internasional, terutama jika klaim tersebut terkait dengan hak pribadi atau hak kontraktual mereka.

Lembaga-Lembaga Arbitrase Internasional

Beberapa lembaga arbitrase internasional yang populer dan diakui di mata para pihak dalam sengketa internasional termasuk:

NoLembaga ArbitrasePenjelasanSumber
1International Chamber of Commerce (ICC):ICC merupakan salah satu lembaga arbitrase internasional terkemuka yang menyediakan layanan arbitrase dan penyelesaian sengketa bisnis internasional. Aturan ICC sering digunakan dalam kontrak internasional.International Chamber of Commerce (ICC). (https://www.icc-arbitration.com/)
2International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID)ICSID, yang merupakan bagian dari Bank Dunia, khusus menangani sengketa investasi internasional antara investor swasta dan negara. ICSID menyediakan fasilitas arbitrase dan mediasi.International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). (https://icsid.worldbank.org/)
3London Court of International Arbitration (LCIA)Berbasis di London, LCIA adalah lembaga arbitrase yang sering digunakan dalam sengketa internasional, terutama yang melibatkan pihak dari Eropa atau pengaturan hukum Inggris.London Court of International Arbitration (LCIA). (https://www.lcia.org/)
4Singapore International Arbitration Centre (SIAC)SIAC telah menjadi lembaga arbitrase yang semakin populer di kawasan Asia. SIAC menawarkan layanan arbitrase internasional dan dikenal karena efisiensinya.Singapore International Arbitration Centre (SIAC). (https://www.siac.org.sg/)
5American Arbitration Association/International Centre for Dispute Resolution (AAA/ICDR):AAA dan ICDR menyediakan layanan arbitrase untuk sengketa internasional dan nasional. ICDR khusus menangani sengketa internasional.American Arbitration Association/International Centre for Dispute Resolution (AAA/ICDR). (https://www.adr.org/)
Berbagai Sumber

Pengakuan Hasil Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

Di Indonesia, pengakuan dan penolakan hasil putusan arbitrase internasional diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang tersebut mengakui prinsip-prinsip Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, yang memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut kepada Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi. Namun, pengakuan tersebut dapat ditolak jika ada alasan yang sah sesuai dengan Undang-Undang Arbitrase. Pada umumnya, Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap kerangka kerja pengakuan internasional untuk mendorong kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional.

Pengakuan dan penolakan hasil putusan arbitrase internasional di Indonesia diatur oleh UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan undang-undang tersebut, putusan arbitrase internasional dapat diakui dan diberlakukan di Indonesia jika memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Secara umum, prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia mengikuti prinsip-prinsip Konvensi tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing (Konvensi New York).

Berikut adalah beberapa langkah yang perlu diambil untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia:

  1. Permohonan Pengakuan dan Pelaksanaan: Pihak yang meraih putusan arbitrase internasional dapat mengajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum tempat tergugat berdomisili atau tempat harta kekayaan tergugat berada.
  2. Dokumen Pendukung: Permohonan harus disertai dengan salinan lengkap putusan arbitrase, perjanjian arbitrase (jika ada), dan terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia jika tidak dalam bahasa tersebut.
  3. Persyaratan Pengakuan: Putusan arbitrase internasional harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk bahwa putusan tersebut tidak melanggar hukum atau ketertiban umum di Indonesia.
  4. Proses Pengadilan: Pengadilan Negeri akan memeriksa permohonan dan melakukan verifikasi terhadap keabsahan putusan arbitrase. Jika memenuhi syarat, pengadilan akan mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa putusan arbitrase dapat diakui dan dilaksanakan di Indonesia.


Dalam konteks pengakuan putusan arbitrase asing di Indonesia, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan tersebut dapat dilakukan dengan efektif. Beberapa aspek tersebut antara lain:

  1. Kesesuaian dengan Hukum Indonesia: Putusan arbitrase asing harus sejalan dengan hukum Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa putusan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip hukum atau ketertiban umum yang berlaku di Indonesia.
  2. Ketentuan-Ketentuan Formil: Pengajuan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase harus mematuhi ketentuan-ketentuan formil yang diatur dalam Undang-Undang Arbitrase Indonesia, termasuk menyertakan salinan lengkap putusan dan perjanjian arbitrase (jika ada).
  3. Verifikasi Kewarganegaraan atau Domicile Pihak: Perlu diperhatikan ketentuan mengenai verifikasi kewarganegaraan atau tempat tinggal pihak yang terlibat, terutama jika salah satu pihak adalah warga negara atau entitas hukum Indonesia.
  4. Ketentuan-Ketentuan Proses Pengadilan: Memahami dan mengikuti ketentuan-ketentuan proses pengadilan Indonesia yang berkaitan dengan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, termasuk yurisdiksi pengadilan yang berwenang.

Sengketa Indonesia di Arbitrase Internasional

Untuk contoh kasus bisa klik link

Referensi

Menkel-Meadow, C. (2013). The Varieties of Mediation Practice. In The Oxford Handbook of Conflict Resolution (Eds. P. J. Carnevale & C. K. W. De Dreu). Oxford University Press

Redfern, A., Hunter, M., & Blackaby, N. (2009). Law and Practice of International Commercial Arbitration. Sweet & Maxwell.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.    

Sudargo, A. (2019). The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia. Kluwer Law International. Born, G. B. (2009). International Commercial Arbitration. Kluwer Law International

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *