PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN APBD SEBAGAI BAGIAN INTEGRAL HAK ASAI WARGA NEGARA

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi berasal dari kata participantion yang artinya peran serta dan dalam makna luas berarti peran atau ikut serta mengambil bagian dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut para ahli seperti Hetifah (dalam Handayani 2006:39) berpendapat, “Partisipasi sebagai keterlibatan orang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari pemerintah kepentingan eksternal”

Partisipasi masyarakat merujuk pada keterlibatan aktif dan kolaboratif warga dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di suatu wilayah atau komunitas. Ini mencakup proses pengambilan keputusan, perencanaan pembangunan, dan pelaksanaan program-program yang memengaruhi kehidupan sehari-hari Masyarakat.

Beberapa pakar telah memberikan kontribusi dalam pengertian partisipasi masyarakat, dan definisinya dapat bervariasi. Namun, umumnya, partisipasi masyarakat melibatkan aksi sukarela warga dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan mereka dan mengembangkan masyarakat yang lebih baik.

Partisipasi masyarakat memiliki keterkaitan yang erat dengan konteks negara demokrasi, di mana demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang didasarkan pada keikutsertaan aktif warga dalam pengambilan keputusan politik. Peran serta masyarakat dalam proses demokrasi mencakup hak untuk menyuarakan pendapat, berpartisipasi dalam pemilihan, dan terlibat dalam perumusan kebijakan. Ini menciptakan saluran komunikasi antara pemerintah dan warga, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan memastikan representasi yang lebih baik dalam pembuatan keputusan. Sebagai contoh, Arnstein (1969) dalam “A Ladder of Citizen Participation” menguraikan tingkatan partisipasi masyarakat dari tingkat rendah hingga tinggi, membantu memahami bagaimana partisipasi dapat meningkatkan kualitas demokrasi dengan memasukkan suara dan kepentingan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Kebijakan dan Prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Pasal 64 Ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah, APBD merpakan rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, yaitu di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam kurun waktu satu tahun. Definisi lain juga diungkapkan oleh beberapa ahli seperti oleh Seytono, menurutnya anggaran daerah adalah rencana keungan daerah selama satu tahun tentang pengeluaran dan sumber pendapatan

Berdasarkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 menyatakan bahwa penyusunan APBD harus memperhatikan hal berikut :

  1. Partisipasi Masyarakat, Dalam proses pengembilan keputusan dalam proses penyusunan anggaran peran serta masyarakat merupakan hal yang penting agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD
  2. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran, APBD yang telah disahkan harus memuat informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat umum meliputi tujuan, sasaran, serta hubungan antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai
  3. Disiplin Anggaran

Peran Serta Masyarakat Bagian Integral dari Hak Asasi Manusia

Peran masyarakat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilihat sebagai bagian integral dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar yang diberikan kepada setiap individu untuk hidup dengan martabat, kebebasan, dan kesetaraan. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBD mencerminkan implementasi hak-hak tersebut dalam konteks kebijakan publik dan pemerintahan lokal. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD memberikan warga hak untuk menyuarakan pendapat, memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta berkontribusi dalam menentukan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Hak-hak seperti kebebasan berpendapat, hak mendapatkan informasi, dan hak untuk hidup dalam lingkungan yang baik dapat diperkuat melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran. Dengan demikian, peran masyarakat dalam penyusunan APBD dapat diartikan sebagai pelaksanaan hak asasi manusia untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menempatkan warga sebagai bagian yang aktif dan penting dalam proses pengelolaan negara.

Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Membuka Ruang Partisipasi

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD 2023, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa Upaya.

Pertama, pemerintah daerah perlu memberikan informasi yang cukup dan mudah dipahami tentang proses penyusunan APBD dan prioritas pembangunan daerah. Informasi ini dapat disampaikan melalui media sosial, publikasi di media massa, atau forum-forum partisipasi masyarakat.

Kedua, pemerintah daerah perlu melakukan koordinasi dengan masyarakat dalam proses penyusunan APBD. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan-pertemuan antara pemerintah daerah dan masyarakat, atau melalui forum-forum partisipasi masyarakat yang sudah ada di daerah.

Ketiga, pemerintah daerah perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan saran dalam penyusunan APBD. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme-mekanisme partisipasi seperti musyawarah desa/kelurahan, forum konsultasi publik, atau forum dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dalam mekanisme ini, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka mengenai program dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Keempat, pemerintah daerah perlu memberikan akses yang mudah bagi masyarakat untuk memantau dan mengawasi penggunaan anggaran daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui aplikasi e-budgeting atau portal transparansi anggaran daerah. Dengan adanya akses ini, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran daerah secara langsung dan memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan secara efektif dan efisien.

Definisi APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah suatu instrumen rencana kerja pemerintah daerah (pemda), yang menggambar perkiraan pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota dalam waktu satu tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk membiayai kegiatan, proyek, dan operasional kerja pemerintah daerah serta digunakan sebagai alat koordinasi dan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan.

Fungsi APBD

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, fungsi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah sebagai berikut:

  1. Fungsi Otorisasi, artinya anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
  2. Fungsi Perencanaan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
  3. Fungsi Pengawasan, artinya anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  4. Fungsi Alokasi, artinya anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi penganggaran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  5. Fungsi Distribusi, artinya kebutuhan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Struktur APBD

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. Pendapatan daerah terdiri atas:

  1. Pendapatan asli daerah (PAD), adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah dan lain-lainnya.
  2. Dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun dana perimbangan terdiri dari; Dana Bagi Hasil, Dana Lokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan dari Provinsi (khusus kabupaten/kota).
  3. Lain-lain pendapatan yang sah, adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah, selain itu juga jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan seperti; hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah dan penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Dana Perimbangan

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) adalah tiga bentuk dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Indonesia. Berikut adalah perbedaan mendasar antara ketiganya:

  1. Dana Alokasi Umum (DAU):
    • Pendanaan: Bersumber dari pendapatan pajak pusat dan sumber daya alam yang bersifat nasional.
    • Sifat: Bersifat umum dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan masing-masing daerah.
    • Tujuan: Memberikan dukungan keuangan yang lebih fleksibel untuk pembiayaan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah
  2. Dana Alokasi Khusus (DAK):
    • Sifat: Bersifat khusus dan diperuntukkan untuk kegiatan atau program tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
    • Tujuan: Mengarahkan pembiayaan pada sektor atau proyek yang dianggap prioritas nasional, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur.
    • Pendanaan: Bersumber dari anggaran pusat dan dialokasikan khusus untuk proyek atau program tertentu.
  3. Dana Bagi Hasil (DBH):
    • Sifat: Bersifat hasil dari pemanfaatan sumber daya alam di daerah, seperti minyak dan gas bumi atau tambang mineral.
    • Tujuan: Mengkompensasi daerah yang memiliki sumber daya alam untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah.
    • Pendanaan: Bersumber dari hasil pemanfaatan sumber daya alam di daerah tersebut

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja daerah terdiri atas:

  1. Belanja administrasi umum (belanja tidak langsung), adalah belanja yang secara tidak langsung dipengaruhi program atau kegiatan.
  2. Belanja operasi dan pemeliharaan (belanja langsung), adalah belanja yang secara langsung dipengaruhi program atau kegiatan.
  3. Belanja modal, adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang akan menambah aset.
  4. Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, adalah belanja langsung yang digunakan dalam pemberian bantuan berupa uang dengan tidak mengharapkan imbalan

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Proses Penyususnan APBD dan Transfer Anggaran

Dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah biasanya dilakukan setelah APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ditetapkan. Proses ini melibatkan sejumlah langkah:

  1. Penetapan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara): Pemerintah pusat pertama-tama menetapkan APBN, yang mencakup alokasi dana untuk daerah-daerah. APBN biasanya mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemerintah daerah.
  2. Penetapan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah): Pemerintah daerah kemudian menyusun dan menetapkan APBD setelah menerima informasi dan alokasi dana dari pemerintah pusat. APBD merupakan dokumen perencanaan keuangan daerah yang mencakup pendapatan dan pengeluaran.
  3. Transfer Dana: Setelah penetapan APBD daerah, pemerintah pusat mulai mentransfer dana yang telah dialokasikan sesuai dengan postur APBN kepada pemerintah daerah.

Jadi, transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah biasanya dilakukan setelah APBD daerah ditetapkan. Ini memberikan kejelasan mengenai alokasi dana yang akan diterima oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan lokal.

Infografik Dana Transfer APBN Ke Daerah

Struktur Pendapatan APBN

NoSektorNominalProsentasi
1Pajak1.715 T70,200 %
2Cukai & Kepabeanan301 T12,320 %
3PNBP426 T17,4375
4Hibah0,5 T0,020 %
Sumber: https://anggaran.kemenkeu.go.id (2023)

Sturktur Belanja APBN

NoUnit PengeluaranNominalProgram
1Belanja kementerian dan Lembaga993 TIKN, Pemilu, Infrastruktur Prioritas, Alutsista
2Pendidikan608 TPusat 223 T, DAK 305 T, Riset, Pesantren, DIKBUD 69 T
3Kesehatan168 TKIS, TBC, NAKES, Stunting
4Infrastruktur392 TSarpras Pendidikan, Energi, Konektivitas, TIK,
5Pangan95 TBendungan, Jalan Pertanian, Budidaya, Irigasi, Hama
6Perlindungan Sosial479 TJKN, Sembako, KIP,
7Transfer Daerah811 TTerdiri dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana des  
Sumber: https://anggaran.kemenkeu.go.id (2023)

Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Permendagri No. 21 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Planning Association, 35(4), 216–224.

Klik Download

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *