INDONESIA MASUK 1/3 NEGARA TERKORUP DI DUNIA (PENYEBAB, PERSOALAN DAN SOLUSI)

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Transparancy Internasional di tahun 2022, Indonesia memiliki Skor Corruption Perception Index (CPI) dengan angka 34/100 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei atau Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995. CPI merupakan sebuah indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala nol (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah berdasarkan kombinasi dari 13 survei global dan penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995.

Situasi Indonesia pada CPI 2022 tersebut membuat Indonesia tenggelam di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia-Pasifik yaitu 45. Indonesia berbagi posisi dengan Bosnia and Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leone dengan skor 34. Sementara posisi Indonesia di Kawasan Asia Tenggara menduduki peringkat 7 dari 11 negara, jauh di bawah sejumlah negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Timor Leste, Vietnam dan Thailand. Sementara di posisi teratas bercokol Selandia Baru (87), Singapura (83), Hong Kong (76) dan Australia (75) yang terus memimpin di Asia Pasifik.

Berdasarkan perolehan Corruption Perception Index (CPI) yang buruk tersebut, maka Indonesia perlu berbenah dan melakukan perbaikan disejumlah sektor, salah satu yang paling strategis adalah membangun penyelenggaraan demokrasi dan sistem kepartaian yang akuntabel, transfaran dan berkedalian. Menurut pandangan para tokoh, penyelenggaraan demokrasi yang sehat dan sistem partai politik yang transparan dan akuntabel merupakan kunci untuk memperbaiki Skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia. Transparency International menyebutkan bahwa negara-negara dengan tingkat demokrasi yang tinggi dan partai politik yang berfungsi dengan baik cenderung memiliki skor CPI yang lebih baik. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang lebih ketat, partisipasi publik yang lebih luas, dan kebijakan yang lebih transparan dalam pengelolaan dana politik.

Sebagai contoh, tokoh reformasi demokrasi seperti Larry Diamond menekankan bahwa institusi demokratis yang kuat dan partai politik yang berkomitmen pada integritas dan etika akan mengurangi peluang korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, memperkuat demokrasi dan mereformasi partai politik di Indonesia tidak hanya akan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan tetapi juga secara signifikan memperbaiki persepsi terhadap korupsi di mata dunia. karena kondisi penyelenggaran demokrasi yang kurang baik, tata kelola partai politik yang tidak transparan dan akuntabel akan menciptakan kondisi sebagai berikut:

Biaya Politik yang Tinggi: Proses pemilihan umum di Indonesia seringkali membutuhkan biaya yang sangat besar. Calon-calon yang ingin memenangkan kursi di legislatif atau eksekutif harus mengeluarkan banyak uang untuk kampanye, yang bisa menyebabkan mereka mencari dana dari sumber yang tidak jelas atau mengikat janji dengan penyokong yang berkepentingan.

Partai Politik yang Oligarkis: Banyak partai politik di Indonesia masih dikuasai oleh segelintir elite yang memiliki kepentingan pribadi dan keluarga. Hal ini membuat keputusan-keputusan politik lebih condong pada kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan publik.

Kultur Politik Transaksional: Praktik politik uang dan pemberian imbalan dalam bentuk posisi atau proyek kepada pendukung merupakan hal yang umum terjadi. Kultur politik transaksional ini memperkuat sistem korup yang sudah ada.

Keterlibatan Birokrasi: Banyak birokrat dan pejabat publik yang terlibat dalam partai politik, sehingga memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan politik dan ekonomi pribadi.

MEMAHAMI ULANG HAKIKAT PARPOL

Partai Politik?

Partai politik adalah organisasi terstruktur yang berperan sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah dalam sistem politik suatu negara. Mereka memiliki tujuan untuk mencapai kekuasaan politik dan menyajikan platform kebijakan yang mencerminkan pandangan politik dan nilai-nilai yang dipegang. Partai politik berpartisipasi dalam proses politik, seperti pemilihan umum, dan membentuk pemerintahan jika berhasil memenangkan dukungan masyarakat. Fungsi utama mereka mencakup pengartikulasian kepentingan masyarakat, penyediaan alternatif kebijakan, dan mobilisasi dukungan.

Secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Fungsi Partai Politik?

Fungsi dari partai Politik sendiri menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yaitu (1) Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (2) Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (3) Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (4) Partisipasi politik warga negara Indonesia; (5) Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Pendanaan Partai Politik?

Untuk melaksanakan semua fungsi partai politik tersebut termasuk Pendidikan Politik diperlukannya Pendanaan Partai Politik. Pengaturan mengenai Pendanaan Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 bersumber dari (1) Iuran anggota; (2) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terdapat dua objek Penelitian yaitu Sumber Pendanaan Partai Politik yang berasal dari APBN/APBN dan Transparansi Keuangan Partai Politik. Kedua hal ini yaitu bantuan yang berasal dari APBN/APBD dan transparansi keuangan partai politik secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Diberlakukannya PP ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik.

Sumber Pendanaan Partai Politik yang berasal dari APBN dibagi menjadi 3 yaitu, (1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Pusat yang mendapatkan kursi di DPR sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah. (2) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara sah. (3) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.

Selain pengaturan mengenai Dana Partai Politik, dalam PP No. 1 Tahun 2018 juga mengatur mengenai Transparansi Pendanaan Partai Politik, hal ini bersifat wajib karena tertera pada pasal 13 dalam PP No. 5 Tahun 2009 “Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.”

PERSOALAN DAN AKIBAT

Partai Politik dan Uang !!!!

Menutu Nohlen, D., Grotz, F., & Hartmann, C. (2001) Partai politik memerlukan sumber daya finansial untuk menjalankan operasional partai dan menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik. Uang dibutuhkan untuk berbagai keperluan, termasuk kampanye politik, pemeliharaan kantor partai, pembayaran gaji staf, dan penyelenggaraan acara pendidikan politik seperti seminar, pelatihan, dan forum diskusi. Pembiayaan ini membantu partai politik untuk menjalankan fungsi-fungsi esensial mereka dalam sistem politik, termasuk mobilitasi pemilih, pendidikan politik, dan pengembangan kebijakan. Namun, perlu dicatat bahwa ketergantungan partai politik pada sumber daya finansial juga dapat menimbulkan risiko terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik. Ketersediaan dan sumber uang yang diinvestasikan dapat memengaruhi sejauh mana partai politik dapat menjalankan tugas-tugasnya secara efektif. Akan tetapi justru sebaliknya, menurut fauzianto (2023) transparansi dan akuntabilitasnya yang ‘parah’ dan ‘kacau’, sehingga kondisi tersebut akan menghasilkan budaya dan lingkaran setan perilaku koruptif.

Lingkaran Setan Perilaku Korupsi Politik

Menurtu Kurer, O. (2005). Tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan partai politik dapat berpotensi mengakibatkan perilaku korupsi. Ketidakjelasan mengenai sumber dan besaran dana yang diterima oleh partai politik dapat menciptakan ruang untuk praktik korupsi, di mana pihak-pihak yang memberikan sumbangan mungkin mengharapkan imbalan atau pengaruh yang tidak sehat terhadap kebijakan publik. Selain itu, ketidaktransparan dalam penggunaan dana partai politik dapat memberikan kesempatan bagi pejabat partai untuk menggunakan uang dengan cara yang tidak etis atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pembiayaan partai politik sangat penting untuk menghindari risiko korupsi dan menjaga integritas dalam sistem politik.

Persoalan Pembiayaan Parpol & Pengaruhnya Terhadap Kualitas Demokrasi

Menurut Bovens, M. (2006). Tidak adanya transparansi dalam pembiayaan partai politik dan kurangnya aturan yang mengatur batasan penerimaan serta pengeluaran keuangan partai politik dapat menimbulkan berbagai persoalan.

Pertama, ketidakjelasan mengenai sumber dan jumlah dana yang diterima oleh partai politik dapat membuka peluang terjadinya praktik korupsi dan pengaruh bisnis yang tidak sehat dalam proses politik.

Kedua, tanpa batasan yang jelas terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan, partai politik mungkin cenderung menghabiskan dana dengan cara yang tidak efisien atau bahkan melibatkan tindakan korupsi.

Selanjutnya, hal ini dapat merongrong integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, mengurangi legitimasi sistem politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan yang mempromosikan transparansi dan menetapkan aturan yang jelas terkait pembiayaan partai politik menjadi penting untuk menjaga integritas dan kesehatan demokrasi.

Perolehan Suara Parpol Pada Pemilu 2019

Menurut adi Fauzanto (2023) Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pendanaan untuk keperluan pemilu Parpol sangat besar dan beragam serta menyebabkan disparitas antar peserta pemilu. Parpol yang besar dengan dana melimpah tentu memiliki peluang sangat besar, mereka mampu membuka peluang dengan melakukan kampanye yang optimal dengan dana melimpah dan sebaliknya bagi parpol dengan keterbatasan aggaran akan mengalami kesulitan untuk melakukan seluruh aktifitas dan fungsi politiknya.

Sahabbudin mengatakan Tujuan pengaturan dana kampanye adalah untuk menjaga kemandirian partai politik, calon anggota Legislatif dan calon Eksekutif dari pengaruh uang yang disetor oleh para penyumbang. Hal ini perlu dilakukan karena misi partai politik dan pejabat publik adalah memperjuangkan kepentingan anggota, pemilih atau masyarakat pada umumnya. Jadi, pengaturan dana kampanye bukan bertujuan melarang partai politik dan calon menerima sumbangan, melainkan mengatur sedemikian rupa sehingga partai politik dan calon masih memiliki keleluasaan mengumpulkan dana kampanye. Karena bisa saja bahwa besarnya dana kampanye yang disumbangkan pada partai politik membuat partai politik terjebak dalam kepentingan penyumbang dan seakan melupakan kepentingan rakyat (Irwan, dkk, 2014). Tentunya hal ini mampu berimplikasi terhadap hubungan koruptif.

Sumber: Dahlan, ICW (2013) dalam Adi Fauzanto (2023)

PERBAIKAN HUKUM DAN PENGAWASAN SEBAGAI SOLUSI

Untuk memutus mata rantai perilaku korup yang dihasilkan dari penyelengaran partai politik dan system pemilu yang tidak ideal, maka perlu dilakukan Upaya dan strategi untuk melakukan perbaikan, atau setidaknya meminimialisir terjadinya peluang dan kesempatan yang akan memberikan ruang terjadi perilaku korup “Korupsi Politik”, antara lain. Pertama, penguataan sistem penegak hukum melalui peran Struktur, Substansi dan Budaya. Kedua pengawasan, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga yang paling memungkinkan untuk menjalankan perannya dalam melakukan pengawasan, terutama dalam hal mengawasi sumber dana kampanye. Ketiga, adalah sanksi yang diterapkan dalam menjaga iklim peraturan yang harus ditaati dalam demokrasi. Keempat pembatasan dana kampanye oleh korporasi.

Referensi

Berdahl, R. O. (1965). Political Education: National Policy Comes of Age. The University of California Press.

Sartori, G. (2005). Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. ECPR Press.

Fauzanto, Adi, (2023). Wajah Korupsi Di Indonesia (Himpunan Artikel Ilmiah-Populer Terangkai), Widina Media Utama

Nohlen, D., Grotz, F., & Hartmann, C. (2001). Elections in Asia and the Pacific: A Data Handbook. Oxford University Press.            

Kurer, O. (2005). Credibility of Campaign Spending, Uncertainty and Political Corruption. European Journal of Political Economy, 21(1), 17–38. doi:10.1016/j.ejpoleco.2004.02.004

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

PP 1 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan kepada partai politik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *