PENEGAK HUKUM: KETIKA JABATAN MENJADI ALAT MEMPERKAYA DIRI DAN MENAKUTI RAKYAT

Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan tidak lagi sekadar menjadi isu yang diperbincangkan di belakang pintu tertutup. Ironisnya, penegak hukum, yang seharusnya menjadi pelindung keadilan, seringkali terjerat dalam jaringan korupsi dan kejahatan. Dalam konteks ini, kita perlu menghadapi kenyataan pahit bahwa jabatan, pangkat, dan wewenang penegak hukum sering kali dijadikan alat untuk kepentingan pribadi, terutama dalam upaya memperkaya diri sendiri dan untuk menakuti rakyat.

Jabatan sebagai Sumber Kekayaan Pribadi

Beberapa penegak hukum menggunakan jabatan mereka sebagai pintu masuk menuju kekayaan pribadi. Dalam banyak kasus, penyalahgunaan wewenang dilakukan melalui manipulasi hukum atau penyelewengan dalam proses hukum. Hal ini tidak hanya menciderai moralitas, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang seharusnya menjadi pembela keadilan.

Salah satu tokoh filsuf hukum, Lon Fuller, berpendapat bahwa hukum yang tidak adil atau korup mengakibatkan hukum tersebut kehilangan keabsahannya. Dalam pandangannya, hukum yang tidak sesuai dengan keadilan moral dan memihak pada kepentingan pribadi melanggar prinsip-prinsip hukum yang seharusnya melindungi masyarakat.

Pangkat dan Wewenang sebagai Alat Menakutkan

Tak jarang penegak hukum menggunakan pangkat dan wewenang mereka sebagai alat untuk menakuti rakyat. Kebebasan sipil dan hak asasi manusia sering kali diinjak-injak demi mempertahankan kekuasaan. Ini menciptakan atmosfer ketakutan di masyarakat, di mana rakyat menjadi takut untuk menyuarakan pendapat atau melaporkan kecurangan yang melibatkan penegak hukum.

Filosof hukum John Rawls menyatakan bahwa keadilan sosial adalah fondasi dari masyarakat yang adil. Penggunaan wewenang untuk menindas rakyat bukan hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga menggoyahkan fondasi moral dari sistem hukum itu sendiri.

Solusi: Mengembalikan Integritas Penegak Hukum

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya reformasi dalam sistem penegakan hukum dan penegakkan etika profesi. Transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan etika menjadi kunci dalam membentuk penegak hukum yang integritas. Masyarakat perlu terlibat aktif dalam mengawasi dan melaporkan perilaku yang merugikan keadilan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Edmund Burke, “Untuk kemenangan kejahatan hanya perlu agar orang baik tidak melakukan apa-apa.” Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk bersuara dan berperan aktif dalam mendukung penegak hukum yang jujur dan berintegritas, serta menghindari mereka yang hanya menjadikan jabatan sebagai alat untuk memperkaya diri dan menakuti rakyat.

Melalui upaya bersama, kita dapat membangun fondasi hukum yang kuat, adil, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial. Hanya dengan demikian, penegak hukum dapat menjadi penjaga keadilan sejati, bukan alat untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *